Listrik dan Transportasi masih membelit Kepulauan Riau

BATAM: Pada 1 Juli 2008 lalu, genap empat tahun dibentuknya Provinsi Kepulauan Riau setelah resmi berpisah dari induknya, Provinsi Riau. Berbagai program pembangunan telah ditorehkan walaupun masih banyak kekurangan dan persoalan yang harus diselesaikan.

Untuk melihat sejauh mana upaya pembangunan yang telah dirancang dan dikerjakan oleh provinsi baru tersebut, berikut petikan wawancara dengan Gubernur Kepulauan Riau Ismeth Abdullah,

Sejak resmi berpisah pada empat tahun lalu dari Provinsi Riau, apa yang sudah anda kerjakan bagi pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau?

Menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah tidak bisa dalam hitungan tahun per tahun, tapi mesti dilihat dalam satu periode kepemimpinan pemerintahannya. Selama empat tahun terakhir ini, bisa dikatakan pembangunan di Kepulauan Riau sudah berjalan dengan baik.

Kami mensyukuri pelayanan publik sudah berjalan selama empat tahun provinsi ini terbentuk, karena ketika dilantik sebagai gubernur pertama, tugas utama yang menjadi prioritas saya adalah membenahi pelayanan publik. Dan ternyata mampu dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yang terpenting adalah pilihan untuk berpisah dari Riau dan membentuk Provinsi Kepulauan Riau ini merupakan sebuah pilihan yang tepat karena dengan demikian kami bisa membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah ini.

Sebelumnya, pusat pertumbuhan hanya terpusat di Pulau Batam, karena ada badan khusus yang membangun Pulau Batam menjadi kota metropolitan. Akibatnya, terjadi ketimpangan pertumbuhan dengan wilayah lain.

Dengan terbentuknya pemerintahan provinsi ini, kami berupaya memperkecil kesenjangan antara Batam dan luar Batam, yaitu dengan membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Mulailah kami arahkan strateginya dengan membangun system transportasi dan komunikasi yang lebih memadai untuk menghubungkan daerah-daerah di sekitar Pulau Batam. Tidak mungkin pusat pertumbuhan akan terbuka kalau transportasi dan komunikasi tidak lancar.

Empat tahun lalu, 50% kecamatan yang bisa dihubungi dengan telpon seluler, sekarang sudah 95% lebih yang sudah terjangkau layanan seluler, sehingga masyarakat Kepulauan Riau yang berada dirantau bisa menghubungi orang tuanya di kampung yang jauh di pulau.

Apa persoalan terbesar yang anda hadapi dalam merealisasikan pembangunan di provinsi ini?

Sektor kelistrikan. Persoalan listrik ini memang gampang-gampang susah walaupun sebenarnya susah. Itu di luar kekuasaan kami, karena listrik dipegang oleh PT PLN Persero, dan sayangnya PLN lambat sekali dalam memenuhi kebutuhan listrik di provinsi ini.

Kita lihat pengelolaan listrik di Batam juga salah urus, kontrak gas dengan PGN ternyata tidak pasti dan bisa diputus sewaktu-waktu, itu sama sekali tidak sehat.

Kami ingin cepat ada perbaikan tapi semua terkendala. Coba lihat, proyek PLTU Tanjung Kasam 2x55 MW yang sudah enam tahun tidak kunjung selesai. Padahal Menteri ESDM sudah setuju agar kontraktornya diganti.

Apa usulan pemda kepada PLN untuk mengatasi masalah listrik ini?

PLN berjanji akan membangun pembangkit kecil kapasitas 12 megawatt di Tanjung Pinang, tapi baru akan selesai Februari 2009. Rencananya akan disewa dari luar. Kemudian, 12 MW lagi pada Desember 2009. Jadi mulai tahun depan, pasokan listrik ibukota provinsi akan bertambah 24 MW.

Begitu juga di Karimun akan bertambah 15 MW, Kabupaten Lingga 5 MW, dan Natuna 5 MW. Penambahan ini juga akan disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing daerah.

Bagaimana dengan pemenuhan sektor industri, ini juga jadi permasalahan. PLN diharapkan mempercepat kontrak pembangunan pembangkit 20 MW di Kijang untuk konsumen industri. Tapi sudah lima tahun, 20 MW itu belum juga ada hasilnya.

Saya heran dengan PLN, kenapa tidak mampu dan tidak diputuskan saja kontraknya. PLN lemah dalam memonitor kelanjutan kontrak kerjasama yang telah dibuatnya. Kami mendesak PLN untuk membuat kerjasama dengan investor baru yang mampu. Hal ini akan kami desak terus.

Listrik memang butuh penyelesaian jangka panjang, tapi mulai 2009 mudah-mudahan sudah ada perubahan, kami akan awasi terus kinerja PLN dalam pemenuhan listrik di Kepri.

Untuk Batam, diharapkan kontrak gas dibuat permanent atau firm base. Nantinya Pokja yang dibentuk oleh Menteri ESDM bisa mengkaji dan memantau kebutuhan gas di Batam. Secara periodik akan dilaporkan kepada Menteri. Ini merupakan keinginan Menteri agar pasokan listrik Batam tidak terganggu. Karena pemerintah sudah memberikan kepercayaan kepada Kepulauan Riau sebagai kawasan perdagangan bebas.

Selain listrik, apa persoalan lain yang anda hadapi di Kepri?

Dalam empat tahun terakhir, upaya pembenahan sarana angkutan laut dan udara merupakan persoalan pelik selain masalah listrik. Dibutuhkan biaya yang besar dan mahal untuk membangun armada transportasi laut dan udara, seperti pengadaan kapal dan perpanjangan landas pacu bandara.

Untuk transportasi laut, saat ini kami hanya memiliki satu unit kapal penumpang yang melayani rute ke arah Utara, padahal mestinya kami butuh lebih dari satu untuk melayani rute ke seluruh wilayah kepulauan di Kepri.

Jadi transportasi laut dan udara, semua dibenahi. Empat tahun lalu, ke Kabupaten Natuna hanya seminggu sekali dengan pesawat Hercules, sekarang sudah setiap hari. Bahkan hari tertentu bisa dua kali sehari dengan pesawat Boeing.

Begitu juga dengan perbaikan fasilitas bandara. Untuk itu memang membutuhkan biaya yang mahal. Saat ini, prioritas utama di Tanjung Pinang, ibukota Provinsi Kepri. Dengan harapan agar ibukota provinsi tidak selamanya terisolir. Pengerjaan perpanjangan landas pacu di Bandara Raja Haji Fisabilillah sudah hampir selesai, dari 1.400 meter menjadi 2.300 meter. Meskipun itu belum selesai, tapi Boeing 737-200 sudah bisa mendarat dan dua maskapai sudah lebih dulu membuka kantornya yakni Merpati Airlines dan Sriwijaya Air.

Selain Bandara RHF di Tanjung Pinang, Bandara Sei Bati di Karimun pun sedang dalam pengerjaan perpanjangan landas pacunya. Kami berharap tidak lama lagi, pembenahan sector transportasi udara dan laut sudah terselesaikan