Bila Otorita Batam menolak jadi BPK?

Mungkinkah judul diatas akan terjadi? Hmmm..rasanya ga ada yang tidak mungkin.
Saat ini memang fokus perhatian tertuju pada keberadaan Otorita Batam menjelang peralihan menjadi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam. Berbagai potensi masalah mulai dibahas, baik soal pegawai, aset dan eselonisasi pejabat di dalamnya.

Dalam PP 46 Tahun 2007 memang sudah ditegaskan seluruh aset dan pegawai OB akan dialihkan ke BPK FTZ Batam tapi tidak ditegaskan apa sanksinya OB tidak mau mengalihkan aset dan pegawainya ke BPK, sementara dalam PP itu tidak ditegaskan secara eksplisit pengalihan OB menjadi BPK.

OB memang sedang dalam ketidakpastian. Tenggat waktu 31 Desember 2008 untuk mengalihkan semua aset dan pegawainya ke BPK tinggal enam bulan lagi, sementara bentuk lembaga dan status hukum BPK sendiri belum jelas.

Apakah OB hanya akan berganti baju menjadi BPK? Rasanya terlalu naif, sebab tidak ada jaminan para petinggi OB akan tetap dipakai dalam struktur BPK nantinya. Apalagi sudah ada sinyal dari Ketua Dewan Kawasan, bahwa kabinet baru BPK nanti akan diisi oleh pejabat dari OB dan Pemkot Batam.
Ini artinya, beberapa pos akan diisi oleh orang-orang 'pilihan' dari OB dan Pemkot Batam. Siapa saja itu?? Mari kita berandai-andai.

Nah, kini kembali ke judul artikel ini, mungkinkah OB menolak menjadi BPK? Atau yang lebih ekstrem lagi, OB menolak mengalihkan aset dan pegawainya kepada BPK?
Jawabnya ya mungkin saja..Penolakan bukan dalam konteks melawan peraturan pemerintah, melainkan menolak untuk memudahkan proses implementasi FTZ itu sendiri.

Para petinggi OB tinggal ngomong aja ke DK, tidak usah ada BPK, cukup Otorita Batam yang sudah ada menjadi pengelola kawasan bebas Batam. Sehingga tidak perlu ada peralihan aset dan pegawai yang membuat rumit keadaan.
Tapi sekarang berani gak pemimpin OB ngomong ke Ismeth, sang ketua DK? Hmmm..kayaknya ga berani ya..tapi ga tau juga sih..

Konon, hari ini ada rapat Joint Working Group di Singapura yang salah satu agendanya adalah pertemuan antara Ketua DK dengan Ketua Otorita Batam. Kira-kira apa ya yang mereka obrolin??