Ketua DK jamin pejabat OB tidak down-grade

Hot newzzzz...

Ada kabar baik dari Ketua Dewan Kawasan FTZ Batam, para pejabat Otorita Batam mulai dari Ketua dan para deputinya, tidak akan turun kelas atau down grade dalam hal eselonisasi saat peralihan OB menjadi Badan Pengusahaan Kawasan.

"Ketua dan para deputi OB yang menduduki posisi eselon I dan II, dipastikan tidak berubah saat mereka duduk kembali dalam badan pengelola," ujar Ismeth Abdullah, sang Ketua DK.

Namun pertanyaannya, apakah nanti Ketua OB dan deputinya itu akan tetap dipakai menduduki posisi di BPK? Nah, ini dia pertanyaan yang sulit dijawab, karena DK masih menggodok proses pembentukan BPK beserta para pengurus di dalamnya.

Memang sih, dalam pertemuan khusus antara saya dengan Ketua DK, dia menegaskan tidak akan ada pergantian struktur dalam kepengurusan, artinya, struktur OB saat ini akan diimplementasikan dalam struktur BPK. Tapi siapa yang bisa menjamin?

Apalagi melihat situasi dan kondisi saat ini, di mana terjadi 'perang dingin' antara segelintir pejabat OB dengan pejabat Pemprov Kepri. Lagi-lagi, kondisi ketidakpastian status OB menjadi pintu masuk bagi oknum di Pemkot dan Pemprov untuk menangguk di air keruh.

Beberapa minggu lalu, salah satu Asisten di Pemprov Kepri mengirimkan surat kepada Otorita Batam yang berisi permintaan agar badan itu mengirimkan data-data kepegawaian dan aset yang dimiliki. What d hell??? Apa relevansinya seorang asisten di pemprov minta data kepegawaian dan aset di OB?
Padahal secara hierarki organisasi, OB itu tidak bertanggung jawab kepada siapapun di daerah kecuali hanya kepada presiden. OB juga tidak memiliki cantolah dengan instansi lain baik kepada pemkot maupun pemprov.

Tapi bila surat itu mengatasnamakan Dewan Kawasan FTZ Batam, maka Otorita wajib memberikan data-data yang dibutuhkan, walaupun secara organisasi, OB belum bertanggung jawab kepada DK karena proses peralihan belum berjalan.

Oke, kita lupakan si asisten yang sudah menyalahi kewenangannya itu..Kini kita kembali ke soal eselonisasi pejabat OB. Dalam kesempatan itu, Ketua DK menegaskan DK tidak akan mencampuri urusan eselonisasi pejabat OB dalam peralihan menjadi BPK nantinya.

"Tetap seperti sedia kala, toh yang menggaji mereka adalah negara, jadi DK tidak perlu bingung memikirkan gaji para pejabat eselon itu," ujar Ismeth sambil mengeluarkan senyuman khas penuh misteri.

Nah, sekarang kembali ke OB, apakah Ketua dan deputinya sudah yakin akan dipakai kembali oleh Sang Maha Ketua DK? Saya pribadi kok kayaknya masih meragukan itu..
Soalnya, kalo mereka kembali yang duduk dalam BPK, trus mau dibawa kemana Pulau Batam tercinta ini? Toh, dengan posisi saat masih di OB saja banyak kebijakan yang tidak jelas yang dijalankan oleh ketua dan para deputinya.

Yang pasti, kondisi simpang siur ini akan semakin menguntungkan para pencari berita, seperti saya..berita soal ftz phobia tidak akan pernah habis..dan blog ini akan terus terisi berita-berita dan isu-isu panas soal ftz yang kerap memicu phobia..
Dan phobia itu kini tengah melanda Ketua OB dan para deputinya..

bener gak sih..!!!