Semua serba tidak jelas..!!

Masih seputar rapat gabungan antara Tim Asistensi Ekonomi Provinsi Kepri dengan Kadin Kepri dan Apindo Kepri.

Dalam paparannya, Ir. Cahya, Ketua Apindo Kepri menyampaikan yang paling utama yang harus dilakukan oleh Gubernur adalah menciptakan iklim usaha yang sehat di wilayah ini.

Tapi kesulitannya adalah ketika Gubernur harus berkoordinasi dengan Walikota dan Bupati di kabupaten/kota. Sebagai contoh, ketika rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan beberapa retribusi lainnya dibahas di DPRD.

"Kami secara tegas menolak kenaikan pajak daerah karena sudah pasti akan menciptakan iklim usaha yang tidak kondusif dan kompetitif di Kepri. Walaupun akhirnya kami harus tawar menawar, pajak daerah tidak naik tapi pajak penerangan naik," ujarnya.

Dia menegaskan apa yang diperjuangkan Apindo adalah agar permasalahan riil yang dijumpai di lapangan bisa diselesaikan. Pengusaha ingin ketenangan dalam berusaha, biarlah perizinan sulit asalkan pengusaha tidak diganggu dengan berbagai pungutan yang tidak jelas.

Secara makro, Johanes Kennedy, Ketua Kadin Kepri, menyampaikan enam sektor andalan Kepri yaitu manufaktur, shipyard, pariwisata, perdagangan, properti, dan industri pendukung oil and gas.

"Jika kita bisa mengatasi hambatan yang dialami enam sektor andalan ini maka saya yakin ekonomi Kepri bisa melesat melebihi 8% pada tahun ini," ujarnya.

Tapi tentu itu bukan hal gampang. Hambatan di sektor kepabeanan dan regulasi FTZ masih menjadi kendala bagi pengembangan sektor andalan ini untuk bergerak kencang. Tidak cukup seorang gubernur untuk mengatasinya, tapi harus seorang menteri khusus yang bisa mengkoordinasi semua instansi terkait untuk memberikan perhatian serius terhadap pengembangan FTZ BBK ke depan.

Jika semua bermuara pada ketidakjelasan dan kesulitan, lantas bagaimana ekonomi Kepri ini bisa tumbuh pesat hingga mencapai 8-10%?

Hanya mukjizat yang bisa melakukannya. Toh, selama ini pun, sektor galangan kapal berkembang tanpa campur tangan pemerintah baik di daerah (termasuk BP Batam) maupun pusat.

Semua sektor industri berkembang sendiri. Perdagangan berkembang karena mengikuti sektor industri yang membutuhkan pasokan suplai barang dan jasa. Pariwisata berkembang karena menopang sektor industri yang ada. Sektor supporting oil and gas berkembang karena ada industri yang mendukungnya.

Dengan ongkos promosi sekecil-kecilnya, pemerintah berharap investasi masuk sebesar-besarnya. Sebuah strategi aneh yang jarang diterapkan didunia manapun di jagad ini. Tanpa insentif yang jelas, bagaimana mungkin investor bisa masuk ke kawasan ini.

Sebagai contoh, hanya gara-gara permainan mafia lahan di BP Batam, akhirnya investor senilai US$150 juta mengurungkan niatnya untuk masuk ke Batam. Ketidakjelasan status dan pungutan lahan di pulau ini membuat investor ragu untuk masuk dan berinvestasi.

Ketika OB bertransformasi menjadi BP Batam pun sebenarnya tidak banyak perubahan. Justru instansi itu berjalan dengan beban pegawai yang sangat berat, yang menggerogoti anggaran lembaga tersebut.

Begitu juga Pemkot Batam. Dengan anggaran hampir Rp1,2 triliun tapi tidak mampu menyuguhkan sebuah kota yang menarik dan teratur. Duit rakyat hanya dihabiskan untuk menggaji pegawai dan biaya rutin pejabat, bukannya dikembalikan kepada rakyat berupa pelayanan publik dan infrastruktur.

Ahhh..jadi ngelantur nih..
Whatever will be lah..

Tim Ekonomi Gubernur Kepri berkeluh kesah

Tim Asistensi Pengembangan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau melakukan rapat kerja gabungan bersama Kadin Provinsi Kepri dan Apindo Kepri di Turi Beach Resort, Nongsa, Batam, tadi pagi.

Tim Asistensi ini atau kerennya disebut Dewan Ekonomi Kepri merupakan sebuah tim yang terdiri dari 10 orang pengusaha di Kepri yang dibentuk oleh Gubernur Kepri M. Sani sebagai tim asistensi yang akan memberikan masukan dan kajian pengembangan ekonomi Kepri pada lima tahun mendatang.

Ketua Tim Ekonomi ini adalah Kris Wiluan, bos Citramas Grup yang membawahi beberapa perusahaan besar diantaranya PT Citra Tubindo Tbk, dan kawasan pariwisata terpadu Nongsa, Kawasan Industri Citranusa Kabil, dan beberapa perusahaan supporting oil and gas.

Anggota tim diantaranya ada Ketua Apindo Kepri Ir. Cahya, GM Batamindo John Sulistyawan, Suhendro Gautama, Hengky Suryawan, Kasimun, dan Ibnu Arif dari Kadin Kepri.

Dalam rapat kali ini, Kris menyampaikan kegundahannya karena masukan yang pernah mereka sampaikan kepada Gubernur Kepri belum satu pun yang dijalankan. Padahal, tim tersebut sudah menyusun berbagai masalah dan solusi yang bisa menjadi dasar bagi Gubernur dan jajarannya untuk memperbaiki keadaan.

"Apakah keberadaan tim ini hanya formalitas saja tanpa bisa memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan ekonomi wilayah ini?" tukas Kris.

Kris Wiluan wajar bisa gundah. Sebagai pengusaha senior di Kepri ini, tentu dia sangat paham bagaimana menyusun sebuah strategi memajukan perekonomi provinsi ini dengan mensinergikan berbagai keunggulan yang menjadi andalan ekonomi daerah ini.

Tapi jika strategi itu tidak dijalankan tentu sama saja dengan pekerjaan sia - sia. Ketika pengusaha sudah meluangkan waktu tapi tidak ada keinginan yang kuat untuk melaksanakan program tersebut, maka untuk apa ada Tim Ekonomi tersebut.

Ibnu Arif, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Kepri yang menjadi salah satu anggota Tim Ekonomi Gubernur itu juga menyampaikan kegelisahannya. Sejak tim itu terbentuk pada 2010 lalu, dia merasa belum ada aturan main yang jelas dari tim tersebut terutama mengenai mekanisme penyampaian usulan atau masukan atau program percepatan pembangunan kepada Gubernur.

Bagaimana sinergi Tim Ekonomi ini dengan jajaran SKPD (Dinas terkait) dalam merealisasikan program percepatan pembangunan yang direkomendasikan oleh Tim Ekonomi. Serta sejauh mana komitmen Gubernur untuk menggunakan rekomendasi Tim Ekonomi dalam melaksanakan program pembangunan Pemerintah Provinsi Kepri?

Tentu saja, dalam konteks ini Gubernur tidak bisa sepenuhnya disalahkan sebab keberadaannya melulu ngurusin soal ekonomi tapi juga soal sosial, budaya, politik, dan sebagainya. Akibatnya, rekomendasi Tim Ekonomi terkesan seperti pepesan kosong yang tidak mendapatkan perhatian.

Nah, supaya Tim Ekonomi lebih bertenaga, maka satu - satunya cara adalah menyusun agenda kerja dan rencana aksi yang jelas terutama dalam menyusun kerangka program percepatan pembangunan berdasarkan masukan dari para pengusaha lintas organisasi baik Kadin maupun Apindo.

Misalnya, setelah rapat hari ini, apalagi agenda dari tim ekonomi. Apakah mau ketemu gubernur atau mematangkan kembali berbagai rekomendasi yang sudah dibuat agar menjadi sebuah landasan kebijakan bagi Gubernur bersama jajaran SKPD.

Sudah saatnya Tim Ekonomi yang didukung Kadin dan Apindo untuk pro aktif mendesak Gubernur agar lebih membuka mata terhadap kerja keras tim bentukannya. Bahwa, berbagai hambatan yang dijumpai di lapangan sudah mendesak di atasi dan hanya melalui ketegasan sikap Gubernur segala hambatan itu bisa diselesaikan.

Please Mr Governor, do something!!!