Ketua BPK Bintan bukan Wako Pinang atau Bupati Bintan

Dear blogger,

Ketua Dewan Kawasan FTZ Bintan memastikan posisi Ketua Badan Pengusahaan Kawasan Bintan tidak akan ditempati oleh Bupati Bintan Ansar Ahmad atau Walikota Tanjung Pinang Suryatati A. Manan.

Ismeth Abdullah, sang Ketua DK, justru telah mengantongi nama pejabat struktural dari Pemkot Tj. Pinang dan Pemkab Bintan untuk menjadi koordinator dalam BPK Bintan. Pejabat itu bisa saja Sekretaris Daerah atau Kepala Dinas teknis yang terkait dalam pengembangan investasi dan perdagangan.

Hmmm...Apakah langkah DK ini cukup bijaksana ditengah perseteruan dua pejabat tinggi di Bintan itu? Saya rasa sangat bijak. Penunjukkan dua pejabat dari Pinang dan Bintan untuk menjadi koordinator bagi pengembangan wilayah masing-masing merupakan langkah efektif untuk meredam aksi saling klaim kekuasaan.

Nantinya, koordinator wilayah Tanjung Pinang akan bertanggung jawab dalam pengembangan investasi di Tanjung Pinang, demikian juga koordinator dari Bintan untuk wilayah Bintan. "Tidak mungkin pejabat dari Bintan akan mengurusi wilayah Tanjung Pinang atau sebaliknya," kata Ismeth kepada saya sekitar satu jam yang lalu.

Ismeth mengingatkan bahwa dalam implementasi FTZ di Bintan ini jangan lagi memperebutkan posisi. "Yang penting adalah kinerja, bukan jabatan. Bagaimana supaya FTZ Bintan bisa berjalan efektif," tuturnya.

Selain itu, Wako Tanjung Pinang dan Bupati Bintan khan sudah menjadi Wakil Ketua dalam Dewan Kawasan Bintan, jadi untuk apa lagi duduk sebagai Ketua BPK. Biarkanlah pejabat yang lain --walaupun belum tentu mampu-- untuk menjabat sebagai pengurus dalam BPK Bintan.

Tujuan DK menunjuk birokrat untuk mengelola BPK tak lain untuk mempercepat berjalannya fungsi dan tugas BPK dalam implementasi FTZ di pulau itu. Apalagi, pada tahap awal, BPK belum memiliki sumber pendanaan sendiri sehingga masih harus mengandalkan kucuran dana dari APBD baik Tanjung Pinagn maupun Bintan.

"Nanti, setelah BPK berjalan dan memperoleh penghasilan sendiri, maka alokasi biaya dari APBD akan dihapus, dan sepenuhnya BPK berjalan sebagai sebuah institusi profit dalam mengembangkan kawasan," tandas Ismeth.

Kami doakan semoga semua berjalan lancar ya pak..