"Kami sudah bertemu dengan beberapa investor di sini, they all crying..," ujar Sari Wahyuni, Director of Operational and Quality Assurance Lembaga Management FT- UI saat memberi paparan awal riset Special Economic Zone-Batam Bintan Karimun kepada wartawan di Batam kemarin.
Ya, para investor meratap menanti perubahan yang tidak kunjung datang di bumi FTZ BBK. Whats the hell is going on? Kenapa pemerintah daerah begitu tuli untuk menciptakan perubahan seperti yang diinginkan para pemodal asing itu?
Mereka juga merintih atas berbagai ketidakberesan yang terjadi di wilayah perdagangan bebas ini, kok tidak seperti yang dibayangkan, kenapa tidak ada perbaikan, kok justru semakin parah?
Selama sebulan terakhir, tim riset gabungan Managament Research Centre (MRC) FE-UI bersama Lee Kwan Yew School of Public Policy National University of Singapore (NUS) sudah berkantor di Gedung Politeknik Batam, menyebar kuesioner, melakukan interview, bertemu para pimpinan perusahaan asing, berdiskusi dengan para stakeholder, dan akhirnya menyampaikan hasil awal penelitian kepada para wartawan.
Penelitian ini memang baru saja berjalan, tapi dari hasil wawancara dengan investor, terungkap apa yang menjadi pengharapan dari pemodal tersebut, mereka sangat menantikan adanya berbaikan birokrasi perizinan, kepastian hukum, dan tentunya kenyamanan berusaha.
"Mereka [investor] masih menaruh harapan besar kepada Batam, paling tidak dalam 2-3 tahun ke depan. Setelah itu, jika tetap tidak ada perbaikan, maka saya khawatir, akan terjadi aksi hengkang besar-besaran," kata Sari Wahyuni.
Tim riset mencoba menyimpulkan dua faktor utama yang menjadi concern para investor di Batam yakni tenaga kerja, perizinan one stop service, dan kelembagaan.
Dikotomi lulusan Jawa dan Luar Jawa masih mendominasi pola rekrutment pekerja industri di Batam. Perusahaan cenderung memilih lulusan Jawa karena lebih berkualitas dibandingkan lulusan luar Jawa. Di samping itu, belum tersedianya lembaga pendidikan yang mampu mencetak SDM berkualitas di pulau ini menjadi alasan kenapa perusahaan lebih tertarik mencari lulusan terbaik dari luar pulau.
Pemerintah daerah pun belum memiliki strategi yang jelas khusus disektor pendidikan. Politeknik Batam yang diharapkan menjadi sentra pendidikan tenaga siap pakai malah dijadikan ajang showbiz politik dari pemimpin wilayah ini dan akan berubah nama menjadi Fakultas Teknik Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH). Aya..aya..wae..
Bagaimana dengan perizinan di kantor pelayanan satu atap (one stop service)? Masih memprihatinkan. Layanan perizinan yang tadinya cukup diselesaikan dalam waktu 2-4 hari, kini bisa selesai 2 bulan (kalo ini mungkin kasus per kasus..!). Tapi secara umum, kantor OSS memang telah lekat stigma yang jelek, bahkan definisi OSS telah berubah menjadi one stop one service artinya, setiap setop si perusahaan harus mengeluarkan biaya ekstra untuk men-service instansi terkait.
Yang paling memprihatinkan adalah tumpang tindih kewenangan antara Otorita Batam dan Pemkot Batam. Harmonisme yang tercipta hanya dibibir pak Walikota dan Ketua OB saja, kenyataan di lapangan justru masih banyak terjadi benturan kewenangan dalam pengurusan. Yang tadinya perizinan harus melalui OB, ternyata diserahkan ke Pemkot, tapi ketika sampai ke Pemkot ternyata dilempar ke OB.
Tidak ada kesatupaduan antara dua instansi yang sebenarnya sedang 'bertikai' itu. Yang satu merasa hebat karena sudah 34 tahun membangun pulau ini, yang satunya lagi merasa paling besar karena dilindungi UU Otonom.
Mengapa dua institusi itu tidak bersatu saja, saling melengkapi, saling mengisi, toh..tidak ada yang sempurna. Dengan begitu, keluhan investor bisa segera diakomodir dengan memberikan pelayanan prima.
Kalo sudah demikian, apakah masih relevan bila kelambanan implementasi FTZ ini disebabkan oleh pemerintah pusat? Justru, kuncinya ada di daerah. Sepanjang pemerintah di daerah BBK tidak siap dan lebih memilih menjerumuskan diri dalam pertikaian politik berbingkai status FTZ.
Its so emberrassing..!!
rupanya permasalahan ini sama saja dengan di daerah lain.
ReplyDelete