JAKARTA: Pemerintah meminta Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) segera membentuk Dewan Badan Pengusahaan Kawasan, menyusul ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun (BBK)."Gubernur Kepri perlu segera membentuk Dewan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BBK," kata Bambang Susantono, Wakil Ketua Timnas Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia (KEKI) kepada Bisnis kemarin.Dia menjelaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani PP tentang FTZ Batam, Bintan dan Karimun, sehingga di wilayah itu nantinya akan ada tiga badan pengusahaan kawasan."Namun sebelum badan itu terbentuk maka kewenangannya tetap dilaksanakan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Batam," tambah Bambang yang juga Deputi Menko Perekonomian bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.Otorita Batam, jelasnya, menjadi badan transisi sebelum badan pengusahaan kawasan terbentuk. "Intinya kepastian hukum bagi para investor tetap terjaga. Jangan ada kekosongan kepastian hukum dan institusi pelaksana yang dapat menimbulkan ketidakpastian bagi para investor. Kan semua ini kita lakukan untuk memperbaiki iklim investasi."
Dihubungi terpisah, Ketua Timnas KEKI Muhammad Lutfi mengakui PP tentang FTZ Batam sudah disahkan Presiden, maka ketentuan mengenai jangka waktu (70 tahun), batas dan titik koordinat Pulau Bintan dan Karimun berlaku."Khusus Batam, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas berlaku untuk semua pulau hingga Rempang dan Galang," tambahnya.Menurut Bambang, pasca ditandatanganinya PP tersebut akan semakin membawa dampak positif terhadap BBK. "Belum disahkan saja, nota kesepahaman (MOU) senilai US$2 milyar telah ditandatangani oleh 20 perusahaan yang akan menanamkan modalnya di BBK saat Wapres ke Batam awal Agustus."Dia menjelaskan, perusahaan yang akan berinvestasi di BBK bervariasi dari bidang usaha minyak dan gas, perkapalan, hingga pariwisata. "Kalau semua berjalan sesuai rencana diharapkan terbuka 100.000 lapangan kerja."
Oleh Neneng Herbawati
Bisnis Indonesia
No comments:
Post a Comment