Kinerja ekonomi tak sesuai harapan

Hasil yang dicapai pemerintah setelah empat tahun dinilai tidak sesuai dengan harapan yang ditunjukkan antara lain oleh indikator makro yang berada di bawah target, kemiskinan bertambah, dan daya beli yang merosot.

Penilaian itu merupakan pernyataan sikap Komite Bangkit Indonesia (KBI), bertajuk Konstitusi, Hak Angket BBM, dan Kebutuhan Pokok Rakyat, yang disampaikan di Jakarta, kemarin.

Jumpa pers itu dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional di antaranya mantan Ketua MPR Amien Rais, pengurus PBNU Lili Wahid, anggota Komisi XI DPR Dradjad H. Wibowo, Managing Director Econit Advisory Group Hendri Saparini, serta pengamat ekonomi Iman Sugema dan Ichsanuddin Noorsy.

"Setelah memasuki tahun keempat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang dipilih secara demokratis dengan biaya sangat mahal, hasil-hasilnya sangat mengecewakan," kata Ketua Umum KBI Rizal Ramli.

Dia menjelaskan hasil yang mengecewakan selama empat tahun pemerintahan Presiden Yudhoyono itu antara lain, pertama, indikator makro ekonomi, baik tahunan maupun lima tahun, berada jauh di bawah target.

Pertumbuhan ekonomi, misalnya, hanya 6,4% dalam APBN-P 2008, padahal ditargetkan 6,8% dalam APBN 2008. "Angka pertumbuhan ini bahkan kemungkinan besar diturunkan menjadi 6,0% dalam APBN-P 2008 II [perubahan kedua]," tambah Hendri Saparini.
Kedua, kehidupan rakyat semakin sulit, daya beli merosot, pengangguran semakin tinggi, dan kemiskinan bertambah. "Angka kemiskinan meningkat dari 36,1 juta orang (16,7%) pada 2004 menjadi 39,3 juta orang (17,8%) pada 2006, dan 37,17 juta orang (16,58%) pada 2007," ujar Hendri.

Di sisi lain, anggaran pengurangan kemiskinan dalam APBN naik dari Rp18 triliun pada 2004 menjadi Rp62 triliun pada 2008. "Peningkatan anggaran yang signifikan itu ternyata tidak mampu menurunkan angka kemiskinan," kata Hendri.

Ketiga, proyek infrastruktur-seperti proyek trans-Java dan pembangkit listrik-yang dibangun kurang dari 10% dari target yang ditetapkan untuk lima tahun. "Akibatnya, kualitas infrastruktur semakin merosot dan lapangan kerja yang tercipta sangat rendah," tutur Rizal.

Minta insentif

Di tempat terpisah, Kamar Dagang dan Industri mulai berteriak meminta insentif menyusul meningkatnya kredit macet di dunia usaha kendati pelaksanaan kenaikan harga BBM bersubsidi belum genap sebulan.

Bambang Soesatyo, Ketua Komite Tetap Moneter dan Fiskal Kadin Indonesia, mengatakan meningkatnya ketidakmampuan atau gagal bayar para pelaku usaha dalam mengembalikan kredit pascakenaikan harga BBM, sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan.

"Karena itu, Kadin mendesak Menko Perekonomian segera merespons peningkatan kredit macet dari kalangan pelaku usaha dengan kebijakan bermuatan insentif bagi dunia usaha," katanya kemarin.