Masih soal PP 63 [1]

dear blogger,

Rasanya tidak pernah habis membicarakan soal PP 63 yang kini menjadi the most issues for Ismeth Abdullah and the gank. Saya kok melihat ada something wrong and something confidential yang kini tengah dijalankan oleh Ketua Dewan Kawasan beserta kurcacinya.

Apakah itu?? Mari kita ber-phobic analyze, maksudnya beranalisa dengan sedikit sentuhan phobia..halaahhh..
Kita pasti telah membaca berita di harian lokal mengenai desakan DK agar presiden mencabut PP 63. Tidak saja Ismeth yang mendesak, bahkan Jon Arizal, Kepala Disperindag Kepri yang notabene anak emas Ismeth juga ikut2an ngomong soal pencabutan PP 63. [padahal harus diakui, desakan itu seharusnya tidak muncul dari mereka..!!]

Tapi baiklah, dalam pemberitaan itu pasti selalu diakhiri dengan pernyataan, "...bagaimana FTZ BBK bisa cepat direalisasikan bila PP 63 tidak juga dicabut oleh pemerintah.."
Nah lho...apa-apaan ini..apa hubungannya percepatan FTZ dengan PP 63? Jelas sekali, ada skenario dari sekretariat DK FTZ untuk mengkambinghitamkan PP 63 sebagai biang kerok lambannya implementasi FTZ di wilayah ini.

Tidakkah mereka berpikir, percepatan FTZ tidak saja dipengaruhi oleh faktor PP 63, tapi lebih dari itu, ada banyak faktor lain yang harus diselesaikan oleh DK agar FTZ bisa segera terealisasi. Apa saja itu? Ya, bisa soal hubungan antar lembaga FTZ dengan pemerintahan otonom, kelancaran arus keluar masuk barang, soal buruh dan upah, soal birokrasi perizinan, soal infrastruktur yang kian memprihatinkan, dan yang paling penting, koordinasi keamanan baik antara kepolisian, TNI AL, dan Bea Cukai.

Apakah persoalan-persoalan itu sudah pernah dibahas untuk diselesaikan?? Hah, sama sekali belum. Bagaimana DK mampu menyelesaikannya, lha wong rapat antar pengurus DK saja belum pernah dilakukan. Belum ada grand design yang jelas dari Ketua DK untuk membawa lembaga DK itu dalam percepatan FTZ BBK.

Jadi logika berpikirnya, bila persoalan yang ada saja masih terbengkalai, lantas kenapa DK sibuk ngurusin PP 63?? Orang bodoh saja tau, pasti ada udang dibalik batu. Apa saja itu?
1. Bisa saja, DK membekingi para pengusaha penyelundup untuk kembali meraja lela di kawasan bebas Batam, Bintan, dan Karimun.
2. Bila penyelundup banyak masuk, maka setoran uang panas bisa segera mengalir ke para oknum yang lagi butuh banyak uang untuk persiapan Pemilu Tahun 2009.
3. Ya itu tadi, PP 63 jadi kambing hitam, untuk menutupi ketidakmampuan Ismeth and the gank dalam merealisasikan FTZ di BBK.
Jadi kalo publik bertanya, "Pak, kenapa FTZ ga bisa direalisasikan?", jawab DK, "Ya bagaimana mau direalisasikan, PP 63 aja belum dicabut." Nah lho....