Kawasan Bebas BBK dilanda darurat listrik

Kawasan Perdagangan Bebas Batam,Bintan,Karimun (FTZ BBK) kini berada dalam status siaga satu alias darurat listrik, dan berpotensi menurunkan daya tarik investasi di kawasan tersebut.

Pulau Batam di ambang gelap gulita menyusul semakin sulitnya PT PLN Batam memproduksi listrik setelah pengurangan pasokan gas oleh PT PGN. Pemadaman bergilir kini berlangsung hingga tiga kali sehari merata di seluruh kawasan di Batam, termasuk di perumahan dan komplek perkantoran. Diduga, krisis ini akan terus berlangsung hingga tiga bulan mendatang.

Sayangnya, PT PLN (persero), PLN Batam, dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) semakin tidak berdaya mengatasi krisis listrik yang bermula sejak akhir April lalu di Batam.

Pemprov Kepri hanya sebatas ketar-ketir dengan krisis listrik di Batam itu karena kini merembet ke Pulau Bintan dan Karimun.

Apalagi, ketiga pulau itu baru saja ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas oleh pemerintah. Informasi yang dihimpun sejak krisis terjadi, PT PLN Batam harus menanggung kerugian Rp900 juta per hari. Hal ini karena pengoperasian mesin pembangkit mengandalkan bahan bakar solar.

"Saya prihatin dengan masalah krisis ini. Sebaiknya jangan terlalu diekspos berlebihan. Justru yang penting bagaimana PLN Batam bisa mengatasi krisis listrik ini agar tidak menimbulkan citra negatif bagi pemodal asing," ujar Jadi Rajagukguk, Wakil Ketua Bidang Promosi, Investasi, dan Pariwisata Kadin Provinsi Kepri, kemarin.

Krisis listrik di Batam terjadi karena jatah pasokan gas kepada PLN Batam berkurang. Semula PLN mendapat pasokan sebesar 40,7 mmBtu, kini hanya 17,2 mmBtu.

Krisis ini semakin diperparah oleh rencana Conoco Phillips yang akan melakukan perbaikan di lokasi penambangan, sehingga pasokan gas untuk pembangkit gas di Batam akan dihentikan pada 29 Mei mendatang.

Di Bintan dan Karimun, dua kawasan FTZ lainnya, krisis listrik sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu. PT PLN Persero Cabang Tanjung Pinang tidak punya pilihan selain melakukan pemadaman bergilir karena kapasitas terpasang tidak mampu menampung beban puncak.

Kendati Pemkab Karimun sudah membantu subsidi pembangkit diesel di beberapa kecamatan, tetapi upaya itu tidak cukup ampuh mengatasi krisis listrik di wilayah tersebut.

Hemat listrik

Rencana PLN Batam untuk mengeluarkan imbauan pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan, dan gerakan hemat listrik bagi pelanggan rumah tangga guna mengurangi beban puncak disambut dingin oleh pelaku usaha.

Mereka menilai imbauan itu justru merugikan karena pembatasan jam operasional berpotensi menyebabkan pengelola pusat perbelanjaan mengalami penurunan omzet.

"PLN Batam mestinya menyiapkan strategi untuk mengatasi krisis listrik tanpa merugikan pelanggan dan pengusaha," tegas Jadi Rajagukguk.