Ini kabar terbaru dari Pulau Bintan.
Kawasan yang ditetapkan sebagai FTZ melalui PP No. 47/2007 itu dari awal sudah menegaskan menolak calon ketua Badan Pengusahaan Kawasan FTZ Bintan dari kalangan profesional atau di luar dari birokrasi.
Bupati Bintan Ansar Ahmad memiliki konsep sebagai berikut. "Ketua BPKFTZ harus dijabat oleh Bupati Bintan. Soalnya, pelaksanaan program pembangunan oleh Ketua BPKFTZ harus sejalan dengan program pembangunan Bupati."
Kok bisa?? Ya bisa saja, apa yang tidak bisa di dunia ini. Bupati merupakan pemimpin tertinggi di kabupaten, jadi berhak untuk mengklaim pengembangan wilayahnya merupakan tanggung jawab bupati bersangkutan.
Hanya saja, apakah cukup relevan dengan iklim saat ini, dimana kerja birokrat sudah terkenal lamban, birokratif, dan sarat pungutan liar. Apakah tidak mungkin, nantinya terjadi konflik kepentingan antara jabatan Ansar sebagai bupati dengan jabatannya sebagai Ketua BPKFTZ?
Ya itu bisa saja terjadi.
Disatu sisi, Ketua BPK FTZ Bintan harus memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi investor melalui insentif dan peraturan daerah yang mendukung, tapi di sisi lain, Ansar sebagai bupati justru punya program pungutan daerah atas nama PAD yang merongrong kenyamaan berusaha. Belum lagi, pungli dari birokrasi yang lazim terjadi.
Yang jelas Ansar tak rela bila kursi Ketua BPKFTZ diserahkan kepada pihak swasta atau profesional yang kapabel dibidangnya. Entahlah, sepertinya, pak Bupati masih terpaku dengan metoda lama gaya birokrat. Sebab, bila ada Ketua BPKFTZ baru, maka levelnya setingkat dengan Bupati, ini artinya, pak Ansar ada saingannya donk..!!
Kita tunggu saja, apakah benar niat Bupati Bintan itu akan terwujud. Setelah DK Bintan terbentuk maka tugas selanjutnya adalah membentuk BPKFTZ Bintan. Apakah Gubernur akan menyetujui niat Bupati menjadi Ketua BPKFTZ. Nah, disini menariknya. Peran sentral Gubernur Kepri justru akan menjadi ajang kongkalikong untuk menggolkan kepentingan kelompok tertentu.
Semoga dugaan itu salah..!!!
No comments:
Post a Comment