UU No. 44 Tahun 2007 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sudah disahkan oleh pemerintah. Ini artinya, selama satu tahun ke depan atau hingga akhir 2008 ini, FTZ di Batam, Bintan, dan Karimun sudah harus diimplementasikan.
Sesuai amanat dalam PP No. 46, 47 dan 48 tahun 2007, setelah status FTZ disahkan maka presiden harus mengesahkan struktur Dewan Kawasan FTZ BBK setelah mendapatkan usulan dari Gubernur dan DPRD Provinsi Kepri.
Gubernur Kepri Ismeth Abdullah pun sudah paham dengan hal itu, beberapa nama pun diusulkan untuk menduduki posisi strategis dalam DK FTZ BBK. Walaupun beliau malu-malu menyebutkan siapa saja pejabat birokrat yang duduk dalam DK, namun publik sepertinya sudah bisa menerka-nerka.
Tanpa perlu menunggu bocoran pun, beberapa pengamat sudah bisa memperkirakan siapa saja yang akan duduk dalam DK. Perkiraan sementara menyebutkan posisi Ketua DK akan diduduki oleh sang gubernur sendiri, Wakil Ketua DK oleh Ketua DPRD Kepri. Selanjutnya, anggota dirangkap secara ex-officio oleh Wakil Gubernur, Walikota Batam, Bupati Bintan, Karimun, Dinas terkait, Kapolda Kepri, Kepala Kejaksaan Tinggi, Bea Cukai, dan tiga orang wakil pengusaha yaitu Kadin Kepri, Apindo Kepri, dan pengusaha kawakan Kris Wiluan.
Beberapa pejabat yang dihubungi Bisnis mengaku belum tahu kalau dirinya diusulkan duduk dalam DK BBK. Seperti Jon Arizal, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepri. Dia baru tahu kalau ternyata namanya ikut diusulkan oleh Gubernur kepada presiden.
"Saya ndak tau kalau ternyata saya ikut diusulkan. Tapi itu khan baru sekedar usulan, dan bisa saja usulan itu berubah dalam artian bertambah jumlahnya atau berkurang,"
Namun demikian, tidak sedikit yang bersuara mengkritisi kebijakan Ismeth Abdullah dalam menentukan nama-nama pejabat yang duduk dalam DK.
Ampuan Situmeang, Wakil Ketua Bidang Hukum dan Etika Usaha Kadin Kepri, menilai tolak ukur penunjukkan seorang pejabat untuk duduk dalam DK tidak jelas sehingga diragukan kapabilitasnya dalam menjalankan roda organisasi DK nantinya.
Ampuan benar, layaknya sebuah organisasi profesional yang akan menentukan arah pembangunan Batam-Bintan-Karimun ke depan, sudah selayaknya personel yang duduk dalam DK diisi oleh kalangan profesional baik birokrat atau pengusaha.
"Artinya, orang yang duduk dalam DK memiliki visi pembangunan yang jelas dan bukan sekedar duduk karena jabatannya," ujar seorang pengusaha.
Memang harus diakui, langkah Ismeth mengusulkan struktur DK dinilai gegabah dan tanpa melalui prosedur perekrutan personel yang lazim digunakan seperti mekanisme fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan.
Padahal, melalui mekanisme ini bisa diperoleh para personel yang benar-benar mumpuni dan memiliki kapasitas terbaik di bidangnya. Bukannya personel yang ditunjuk berdasarkan jabatan yang disandangnya saat ini.
Tidak jelas
Satu hal yang harus mendapat perhatian dari pemerintah adalah mengenai struktur personel yang didominasi oleh pejabat. Mengapa harus birokrat? Apakah negeri ini sudah kekurangan orang pintar?
Faktor birokrat dan pejabat ini harus jadi perhatian karena dengan posisi mereka saat ini saja sudah disibukkan oleh tugas-tugas daerahnya apalagi bila mereka juga duduk di DK BBK, bisa dibayangkan berapa besar lagi tanggung jawab yang harus dipikulnya.
Bukan itu saja, kinerja mereka seperti Gubernur Kepri, Walikota Batam, Bupati Bintan dan Karimun belum terbukti berhasil dalam mengangkat derajat ekonomi masyarakat setempat, trus mereka dipaksa untuk berpikir mengembangkan kawasan bebas yang jauh lebih rumit.
Adakah hal ini jadi perhatian???
Mestinya, mereka yang ditunjuk dan diusulkan itu bisa legowo dan mawas diri serta mengukur kemampuan diri. Apakah mereka sudah layak duduk dalam DK? Kalau belum layak, berikan tempat kepada yang layak.
Gubernur juga harus bertindak bijak sebagai orang yang bertanggung jawab dalam penunjukkan ini. BBK sudah lama terlantarkan, sudah saatnya kawasan ini bangkit membangun dan membangun agar tidak semakin jauh tertinggal.
Pesan buat pak Ismeth, kita masih saja meributkan soal DK dan orang, sementara Johor Bahru sedang giat-giatnya membangun sebuah kawasan baru lengkap dengan infrastruktur dan insentif menarik.
Terlalu jauh kita membandingkan diri dengan Johor, Batam tidak ada apa-apanya. lha wong ngurus jalan aja masih gak becus apalagi mau bersaing dengan luar negeri.
Kita harus berkaca dan introspeksi diri. Jangan buruk muka cermin dibelah.
Atau jangan-jangan, para pejabat di sini memang doyan berleha-leha. Terserah mau ngomong apa, yang penting korupsi masih bisa jalan, dan persetan dengan segala perbaikan.
Waduh-waduh...mau jadi apa Batam ini???
No comments:
Post a Comment