Belajarlah ke Johor..

Seorang teman yang bekerja di Johor Bahru pulang ke Batam saat Hari Raya Idul Adha tanggal 20 Desember lalu. Tak terasa, selama tiga jam tanpa bosan dia menceritakan keberhasilan pemerintah JB dan Malaysia dalam mengembangkan dan membangun kawasan industri di negara bagian itu.

Mulai dari komitmen pemerintah dalam mengangkat derajat ekonomi masyarakat lokal (bumiputera) hingga penyediaan sarana infrastruktur yang saya yakin tidak akan mampu diikuti oleh Indonesia. Jalan mulus mulai dari pelabuhan hingga kawasan industri dan pusat-pusat perdagangan.

Bahkan pemerintah menyediakan nomor hotline khusus bagi masyarakat yang menemukan ada lubang atau jalan rusak. Sekali lagi, hal ini tidak akan pernah bisa ditiru oleh Indonesia.

Harus diakui, Indonesia masih terbelakang dalam penyediaan infrastruktur yang memadai. Jangan bicara wilayah lain yang ada di Papua atau Nusa Tenggara, toh Batam saja yang sudah jadi kawasan perdagangan bebas sekalipun masih berkutat dalam jalanan berkubang.

Pemerintah pusat dan lokal seolah lupa, urusan penciptaan daya tarik investasi bukan saja soal insentif dan penyediaan upah murah, tapi lebih dari itu, infrastruktur dan kenyamanan berkendara bagi kendaraan pengangkut barang ke pelabuhan jauh lebih penting.

Boro-boro mau mengadukan jalanan berlubang yang ada disudut pulau, lha wong jalan berlubang di depan hidung Pemkot Batam saja tidak dibenahi. Kenapa sulit sekali, kita di pulau ini menciptakan jalan yang layak dan nyaman? Apakah keterbatasan anggaran selalu jadi kambing hitam?

Kembali ke cerita teman saya soal JB, rasanya tidak cukup waktu bagi dia menceritakan keunggulan kawasan yang katanya menjadi saingan Batam sebagai kawasan tujuan investasi asing. Tapi, menurut saya, JB bukan saingan Batam, masih jauuuuhhh...Dibandingkan Pekanbaru saja, Batam masih ketinggalan dalam penyediaan jalan yang rapi, bersih dan minus lubang.

Jadi bagaimana? Ya banyak belajar, belajar, dan belajar. Tapi belajar saja tidak cukup tanpa komitmen dari legislatif dan eksekutif. Anggaran besar jangan dihabiskan untuk studi-studi bandng dan tunjangan yang tidak perlu. Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) diberikan oleh pusat bukan untuk mensejahterakan pegawai negeri, tapi menyediakan sarana publik yang nyaman dan mendukung percepatan ekonomi.

PNS yang bergaji tinggi tidak menjamin pekerjaannya akan semakin baik dan efisien. PNS bergaji besar juga tidak menjamin yang bersangkutan akan berhenti melakukan praktek korupsi dan kolusi.

So, berubahlah hai penyelenggara negeri..
Kami masih menanti komitmen kalian untuk memberikan yang terbaik bagi pulau ini.