Tadi pagi sebuah undangan datang ke kantor, ternyata dari Panitia HUT OB Ke 37. Mereka mengundang saya untuk hadir dalam acara syukuran peringatan hari ulang tahun instansi itu untuk yang terakhir kalinya. (maksudnya terakhir dengan nama OB).
Namun, perhatian agak terfokus pada tulisan tema HUT tahun ini yang tercantum dalam undangan berbunyi: "MELALUI HUT OTORITA BATAM KE 37, KITA TINGKATKAN PROFESIONALISME MENUJU IMPLEMENTASI BATAM E-GOVERNMENT"
Memang sih, ga ada yang salah dengan tema itu, tapi kenapa kok tema mengarah ke E-GOVERNMENT??
Ibarat telur dan ayam, mana yang lebih dulu, begitu juga dengan profesionalitas dan implementasi e-gov. Apakah profesionalisme dulu yang ditingkatkan baru implementasi e-gov bisa berjalan, atau implementasi e-gov untuk meningkatkan profesionalitas.
Berarti, kalau profesionalisme tidak meningkat, batam e-gov gagal diimplementasikan??
Saya curiga, tema Batam E-gov ini sengaja dikedepankan karena Otorita Batam kadung sudah berutang dengan Korea Selatan senilai US$20 juta untuk proyek e-gov ini. Bahkan sebagian uangnya sudah digunakan untuk jalan-jalan sebagian pejabatnya berdalih studi banding.
Apa yang ingin diraih dari sebuah proyek e-gov yang diperoleh dari dana utangan?? Apakah proyek itu bisa menghasilkan pendapatan sehingga bisa dijadikan cicilan utang? Saya kok melihat, belum ada indikasi proyek e-gov di Batam ini yang bisa dijadikan profit centre. Siapa yang mau membeli jasa yang disediakan??
Ujung-ujungnya, anggaran negara (baca: anggaran BPK Batam/OB) juga yang akan dikeruk untuk membayar cicilan utang ke Korsel. Karena tidak ada kewajiban untuk mencari sumber pendapatan untuk menutup cicilan, akhirnya, pemimpin instansi itu dengan gampangnya menghambur-hamburkan uang dengan dalih studi banding dan pelatihan ke Seoul.
Bila tidak ada halangan, minggu ini, rombongan pejabat eselon OB akan bertolak ke Korea untuk mengikuti pelatihan e-gov. Selain untuk jalan-jalan, dana utangan itu juga sudah dipakai untuk membangun gedung e-gov baru dan membeli peralatan, padahal, Otorita Batam masih memiliki bangunan tidak terpakai yang ditinggalkan Polda Kepri.
Informasi lain, dalam dokumen usulan rencana anggaran, OB juga mengusulkan penambahan anggaran e-gov kepada Departemen Keuangan senilai ratusan miliar di luar dana utangan Korea yang nilainya kurang lebih Rp180 miliar itu.
Kira-kira kemana uang itu mengalir ya??? Mestinya KPK cepat tanggap menyikapi masalah ini...
Yon... hari gini masih bicara duluan mana telur daripada ayam, sekalian aja nyari ketiak ular...haa..., OK BOSZ kritiknya udah kita baca, SARAN KONKRITNYA APA TUH....
ReplyDeletedawan, aku ini orang awam, yang mencoba membaca cerita dibalik berita. Kalo ditanya apa saran konkrit jelas aku tidak bisa memberikan paparan secara gamblang dan pas.
ReplyDeletePointnya adalah, profesionalisme memang harus ditingkatkan sejak awal OB itu berdiri. Tidak perlu menuju impelemntasi BAtam E-gov untuk meningkatkan profesionalisme.
Batam E-gov itu hanya tools untuk mempermudah kerja seorang birokrat dalam melayani masyarakat. Sedangkan profesionalisme adalah budaya atau kalo boleh disebut kompetensi pribadi (personal competency) dalam pelayanan.
Apakah OB saat ini sudah profesional? Hanya kalian yang bisa menjawab. Apakah setelah Batam E-gov diterapkan taraf profesionalisme kalian meningkat? BELUM TENTU..!!!
Karena profesionalitas dibentuk secara terus menerus seiring bertambahnya usia sebuah institusi. Semakin dewasa OB, mestinya pegawainya makin profesional. Dan tidak ada hubungannya dengan tools yang bernama Batam E-gov.
ini memang kenyataan menyedihkan, kalo tidak mau dibilang penyalahgunaan teknologi informasi, mau sistemnya canggih kaya apapun kalau orangnya ga mau ikuti aturan dalam sistem itu sendiri.... atau lebih parah lagi, ga mau make sistem yang ada ya sami mawonnnnn
ReplyDeletega usah sok2 nyombong pake e-gov ato e-e laennya, cukup benahi proses manualnya dulu aja jadi lebih teratur dan tertib udah lebih dari cukup..... kalo semuanya sudah bersinergi dan berpadu tinggal di elektroniskan saja jadi deh
contoh nyata : KTP berbasis SIAK.... yang menurut empunya blog cukup mengecewakan karena memakan waktu berbulan2 hanya untuk membuat 1 unit KTP. mengambil contoh jakarta yg penduduknya 7 jutaan aja udah lumayan bisa buat/perpanjang KTP cukup seminggu..... lah ini di batam yang katanya ONLINE dan jumlah penduduknya HANYA 800an ribu masak lebih lama buat KTPnya ?
dan inilah tren yang lagi booming di kalangan pejabat pusat/daerah : menjual diri lewat berbagai program berbasis IT yang implementasi dan arah tujuannya ga jelas