Ratusan pelabuhan ilegal ditertibkan

Sedikitnya 100 pelabuhan tikus yang selama ini menjadi jalur ilegal keluar masuk barang di kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Batam, Bintan, dan Karimun segera ditertibkan guna mengamankan pelaksanaan free trade zona (FTZ).

Kapolda Kepulauan Riau (Kepri) Indradi Thanos, yang juga Koordinator Keamanan Kawasan FTZ Batam, Bintan, dan Karimun, mengatakan 100 titik di pesisir pantai yang dijadikan pelabuhan tikus oleh masyarakat.

"Kami koordinasi dengan TNI AL, Perhubungan Laut, Bea Cukai untuk mematikan pelabuhan tikus itu dengan membuat pos pengamanan di titik rawan itu. Saat ini hanya ada 5 pelabuhan resmi yang ditetapkan dalam FTZ," ungkapnya di Batam, kemarin.

Dia menjelaskan pelabuhan tikus itu melanggar ketentuan FTZ sehingga harus dihentikan aktivitasnya ter-kait dengan kegiatan zona perdagangan bebas.

Selain itu, Polda Kepri memperkuat pencegahan peredaran narkoba dan senjata api ilegal di kawasan free trade zone itu untuk menjamin keamanan wilayah itu dari tindak kriminal.

Indradi mengatakan kepolisian bersama dengan TNI AL, Bea & Cukai dan Perhubungan Laut akan menjamin keamanan operasional kawasan free trade zone sehingga kegiatan bisnis dan investasi bisa berjalan lancar.

"Kami sudah memberikan jaminan kepada investor bahwa kegiatan investasi di kawasan FTZ aman dan terkendali dari tindakan kriminal maupun kejahatan lainnya. Untuk itu, kami akan melakukan pencegahan terhadap produk narkotik dan senjata api ilegal yang bisa memicu kriminalitas," ungkap Kapolda Kepri

Dia menambahkan pihak bersama pihak terkait akan mempelajari lebih lanjut peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah pusat soal sistem pengamanan kawasan FTZ tersebut.

"Kalau semua aturannya sudah kami pahami secara detail, pola pengamanannya akan dibentuk berdasarkan kebutuhan yang diperlukan," tegasnya.

Lima pelabuhan

Gubernur Kepri Ismeth Abdullah mengatakan kegiatan keluar masuk di wilayah Batam, Bintan, dan Karimun hanya bisa dilakukan di lima pintu pelabuhan. Tiga pelabuhan di Batam dan masing-masing satu di Bintan dan Karimun.

Dia mengharapkan optimalisasi pengawasan jalur keluar masuk barang di tiga pula itu bisa menaikkan nilai perdagangan resmi di kawasan itu.

Ismeth memproyesikan nilai investasi baru di kawasan itu bisa masuk sedikitnya US$4 miliar dalam masa 4 tahun ke depan dengan lapangan kerja baru sebanyak 350.000 tenaga kerja.

Menurut dia, Pemprov Kepri akan berbagi pendanaan dengan pemerintah pusat untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur yang menelan biaya Rp1,5 triliun untuk meningkatkan kualitas infrastruktur sebagai syarat menarik investor.

"Menteri PU sudah setuju untuk ikut membiayai proyek jalan dan jembatan. Ada lima jembatan lagi yang perlu dibangun. Kami juga perlu mengembangkan dua bandara lagi di Bintan dan Karimun," kata gubernur.