Sedikitnya 5.000 pekerja industri manufaktur di Batam dirumahkan sepanjang bulan ini karena penurunan pesanan akibat krisis keuangan global.
Hasil penelusuran di sejumlah perusahaan perakitan elektronik terungkap ribuan pekerja sudah dirumahkan dan tidak lagi mendapat perpanjangan kontrak.Taufik, seorang pekerja di salah satu perusahaan penanaman modal asing (PMA), mengungkapkan sudah sebulan tidak bekerja.
Perusahaan tempat dia bekerja sudah merumahkan hampir 200 pekerja. Status mereka masih karyawan kontrak dan masih menerima gaji pokok minus uang transportasi dan uang makan.
"Perusahaan menjanjikan akan memanggil para karyawan bila situasi sudah membaik. Namun, belum tahu kapan," ujarnya.
Abidin Hasibuan, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepulauan Riau, menengarai 5.000 pekerja yang sudah dirumahkan tersebut tidak lagi diperpanjang kontraknya.
Menurut dia, kebijakan tersebut terpaksa dilakukan oleh manajemen perusahaan guna melakukan efisiensi dan beban operasional. Hal itu karena terjadi penurunan order pekerjaan hingga 40%.
Meskipun Abidin tidak menyebutkan nama perusahaan itu, tetapi disebutkan hingga kini 13 perusahaan di sektor manufaktur telah merumahkan karyawannya.
Dua perusahaan itu beroperasi di Kawasan Industri Batamindo (KIB) dan 11 perusahaan lainnya tersebar di beberapa kawasan industri di Kota Batam.
Dia memprediksikan dampak krisis ekonomi global terhadap dunia industri di Batam, khususnya di sektor manufaktur akan semakin parah pada Maret 2009. Sejumlah perusahaan manufaktur telah menyelesaikan order pekerjaan pada akhir 2008, tetapi akan mengalami penurunan order pekerjaan selanjutnya secara drastis.
Lebih buruk lagi, kata Abidin, puncaknya akan terjadi pada Agustus 2009. Banyak perusahaan yang tidak memiliki kemampuan bertahan akan terpaksa melakukan PHK karyawan dalam jumlah besar guna menghindari kebangkrutan.
"Prediksi kami, jika tidak ada kebijakan ekonomi khusus dari pemerintah pusat dan daerah, sepanjang 2009 di Provinsi Kepri akan terjadi PHK sampai 100.000 karyawan di berbagai sektor industri," ungkapnya.
Kebijakan ekonomi khusus itu, menurut Abidin, adalah dengan memberikan insentif kepada dunia industri, seperti melakukan pengurangan pajak dan retribusi daerah. Meskipun insentif tersebut belum sebanding dengan dampak ekonomi yang timbul, dapat meringankan beban para pengusaha sehingga dapat menghindari PHK dalam jumlah yang besar.
Selain itu, sambungnya, pemda diminta untuk mengadakan pertemuan yang intensif dengan kalangan industri guna menyerap keluhan dan kesulitan para pengusaha. Pemda dapat mengambil kebijakan ekonomi khusus yang tepat.
Dengan demikian, tidak terjadi lagi keputusan pemerintah yang tidak probisnis, seperti kenaikan tarif listrik industri yang mencapai 53% beberapa waktu lalu.
Pemda, imbuh Abidin, juga harus melakukan perbaikan menyeluruh terhadap pelayanan proses perizinan. "Proses perizinan industri dan investasi di Batam masih harus melalui banyak pintu dan setiap pintu siap untuk menerima suap," tegasnya.
Antisipasi krisis
Di tempat terpisah, Wali Kota Batam Ahmad Dahlan menyatakan hingga kini pemerintah kota belum menerima laporan soal karyawan yang dirumahkan di seluruh kawasan industri
"Sejauh ini kami belum mendapat laporannya. Tapi kami akan segera meneliti informasi itu," ujarnya.
Namun, terkait dengan antisipasi dampak krisis ekonomi global terhadap industri Batam, wali kota menyatakan pemkot telah membuat sejumlah kebijakan guna membantu industri dan karyawannya.
Dia mencontohkan kenaikan upah minimum Kota Batam sebesar 8,33% atau Rp80.000 yang kemudian dinaikkan lagi oleh Gubernur Kepri sebesar Rp5.000 menjadi Rp1,045 juta.
Selain itu, sepanjang 2008 pemkot juga telah membangun sejumlah rumah susun dan pada 2009 pembangunannya akan dilanjutkan sehingga akan terbangun 50 unit rusun sebagai tempat tinggal murah para karyawan.
Kemudian Pemkot juga telah menambah anggaran untuk membeli bus-bus karyawan guna menambah 7 armada bus karyawan yang telah diadakan Pemprov Kepri sebelumnya.
Wali kota menambahkan pemkot akan membentuk koperasi-koperasi sembako di seluruh kawasan industri di Batam guna memenuhi kebutuhan sembako para karyawan dengan harga murah.
"Pada 2009 nanti pemkot juga akan melaksanakan proyek-proyek padat karya guna mengantisipasi terjadinya PHK dalam jumlah besar," sambungnya.
Terkait dengan keinginan Apindo agar pemda memberi insentif berupa pengurangan pajak dan retribusi daerah, Ahmad menyatakan tidak tertutup kemungkinan pemko akan menyetujuinya asalkan tidak melanggar aturan yang berlaku.
"Bisa kami pelajari semua. Bukan tidak mungkin itu dilakukan jika itu jalan yang terbaik. Yang penting pemasukan daerah harus tetap kami perhatikan sehingga tidak malah menghambat pembangunan yang akan dilakukan," tegasnya.
No comments:
Post a Comment