Pagi ini bagi yang membaca koran pagi Batam Pos pasti tidak menyangka ternyata penduduk Pulau Batam sudah menembus angka 1 juta jiwa. Selama kurun waktu 10 tahun terakhir, penduduk yang mendiami pulau ini terus bertambah. Mulai dari 527.151 jiwa pada tahun 2001 menjadi 1.006.063 jiwa pada 2010 (s.d kwartal pertama 2010).
Yang menarik dari data yang dirilis oleh Dinas Kependudukan Kota Batam itu adalah ternyata 51,8% dari total 1 juta jiwa penduduk itu adalah kaum laki-laki dan sisanya sekitar 48% adalah perempuan.
Dibandingkan tahun 2009 yang sebanyak 988.555 jiwa, terjadi penambahan 17.508 jiwa sehingga menjadi 1,006 juta pada kuartal pertama tahun ini. Lonjakan tertinggi terjadi pada tahun 2008 dimana jumlah penduduk menjadi 899.944 jiwa atau bertambah 175.000 jiwa dibandingkan tahun 2007 sebanyak 724.315 jiwa.
Sungguh, pulau Batam belum kehilangan magnetnya bagi kaum pendatang. Orang-orang dari daerah tetap berbondong-bondong memadati pulau ini dengan satu harapan bisa merengkuh kehidupan yang lebih baik.
Walaupun tengah dilanda krisis global, tapi bukan berarti lowongan kerja tertutup di pulau ini. Sebagian perusahaan manufaktur tetap menawarkan lowongan kerja bagi pendatang tamatan SMA. Belum lagi sebagai daerah pemekaran, Pemprov Kepri, dan enam kabupaten kota di wilayah ini membuka kesempatan bagi pencari kerja untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
Tapi tentu saja, angka 1 juta jiwa itu juga harus disikapi dengan bijaksana. Bahwa tugas pemerintah daerah semakin berat untuk mengurus kebutuhan masyarakat yang sudah enam digit ini. Mulai kebutuhan papan, sandang, pangan, pekerjaan, rekreasi, dan layanan publik seperti ketersediaan air bersih dan listrik.
Angka satu juta jangan diartikan bahwa pulau ini telah sukses menjadi surga kaum pendatang atau pencari kerja, justru dengan pertambahan penduduk ini, pemda dalam hal ini Pemkot Batam lebih efektif dalam merealisasikan program kerja pembangunannya, jangan hanya mengejar keuntungan kelompok semata.
Harus diwaspadai, dari angka itu, berapa banyak pengangguran yang masih berada di Batam karena ini memiliki implikasi pada tingkat kejahatan di Batam, apalagi komposisi pria lebih banyak dibandingkan wanita. Jangan heran, jika kejahatan seksual seperti pelecehan, pemerkosaan, dan pencabulan semakin marak karena lelaki pengangguran kesulitan cari kerja, tapi kebutuhan 'arus bawah' sudah mendesak maka tiada jalan lain selain memperkosa.
Begitu juga dengan perampokan dan penjambretan, penipuan dan sebagainya. Semua dilandasi oleh keinginan untuk tetap hidup tapi memperoleh harta dari cara kekerasan. Itu semua dampak negatif dari bertambahnya penduduk dan masuknya pendatang un-skill.
Itu satu sisi, bagaimana dengan kesiapan pemkot dalam penyediaan sarana perumahan dan layanan publik. Apakah waduk atau produksi air saat ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan satu juta orang? Apakah lahan yang ada cukup untuk membangun rumah bagi satu juta warga? apakah distribusi sembako yang ada cukup memenuhi kebutuhan masyarakat? Apakah sekolah yang ada siap menampung anak-anak yang terus tumbuh setiap tahun? apakah jalan yang ada siap menampung pertumbuhan kendaraan bermotor?
Pertanyaan demi pertanyaan terus menggantung bilamana pemkot tidak siap dari awal. Pulau ini akan semakin tenggelam dan tidak mampu melayani masyarakatnya jika tidak dipimpin oleh walikota yang jeli melihat perubahan struktur sosial di tengah masyarakatnya.
Pulau ini butuh walikota yang memiliki visi pembangunan ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Bukan walikota yang hanya mengejar kekuasaan atau menumpuk kekayaan dengan memakan harta anak yatim.
Alamatlah kapal Batam ini akan tenggelam jika punya pemimpin seperti itu. Kami yang hidup disini hanya butuh kenyamanan. Seperti ungkapan hati seorang kawan, "kami hanya ingin hidup nyaman, nyaman bekerja, nyaman di jalan, nyaman sekolah, nyaman belanja, nyaman rekreasi, dan nyaman di hari tua."
Kalo seorang walikota gagal atau tidak mampu mewujudkan ini, maka lebih baik jangan dipilih lagi dia jadi walikota, lebih baik dia jadi wakil rakyat saja..duduk ongkang-ongkang kaki di gedung dewan. Ga perlu mikir berat bagaimana mensejahterakan rakyat.
Menjadi walikota adalah tugas berat. Hanya orang dengan kemampuan lebih yang bisa menjadi pemimpin bagi sejuta rakyat di pulau ini.
Mari kita merenungkan kembali..bagaimana nasib pulau ini 10 tahun lagi..yang pasti penduduknya bakal bertambah menjadi 2 juta jiwa. Dan apa yang akan terjadi dengan penduduk sebanyak itu, ditengah ketidaksiapan aparatur pemerintahannya.
Hanya Tuhan lah yang tahu!!
Wednesday, June 2, 2010
Pejabat Baru di BP Batam
Walaupun masih terbelit kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran yang masih dalam persidangan di pengadilan tipikor di Jakarta, namun bukan halangan bagi Ismeth Abdullah, Gubernur Kepri merangkap sebagai Ketua Dewan Kawasan FTZ Batam untuk mengeluarkan keputusan strategis.
Melalui Surat Keputusan DK No. Kpts 16/DK-BTM/V/2010 tanggal 10 Mei 2010, Ketua DK menetapkan pengangkatan Asyari Abbas sebagai wakil kepala BP Batam mendampingi Kepala BP Mustofa Widjaja. Dalam SK itu juga dijelaskan struktur baru BP Batam yang berganggotakan empat orang, yakni I wayan Subawa, Fitrah Kamaruddin, Moch Prijanto, dan Asroni Harahap.
Selain Asyari, SK itu juga mengangkat Fitrah Kamaruddin sebagai deputi BP Batam yang baru dimana saat ini Fitrah merupakan Direktur Pemukiman, Tenaga Kerja, dan Sosial (Kimnakersos) Otorita Batam.
Pejabat yang digantikan oleh Asyari adalah Manan Sasmita yang kini sudah masuk masa pensiun. Asyari adalah Asisten I Bid. Pemerintahan Pemkot Batam dimana penunjukkannya sebagai wakil kepala BP sudah diperkirakan sejak lama. Mestinya namanya masuk dalam struktur pertama, namun entah kenapa Ketua DK lebih memilih Manan sebagai wakil.
Sekilas tentang Asyari, dia merupakan pejabat yang sejak lama selalu memberikan komentar pedas mengenai keberadaan Otorita Batam, apalagi sejak Otonomi Daerah diterapkan di pulau ini pada awal 2000-2001.
Pertarungan kewenangan antara OB dan Pemkot Batam pada periode 2000-2005 memang sempat menjadi berita hangat di surat kabar, karena para pejabat di Pemkot begitu semangat melontarkan pernyataan-pernyataan yang merendahkan lembaga OB tersebut.
Tapi seiring berjalannya waktu, OB dan Pemkot sudah mulai seiring sejalan apalagi sejak Kabiro OB terpilih menjadi Walikota Batam periode 2006-2011.
Bagaimana nasib BP kedepan pasca pengurusan baru ini? mari kita tunggu..
Yang pasti, masuknya pejabat Pemkot dalam struktur BP memberikan sinyal bahwa BP bersiap menjadi lembaga daerah. Dan yang pasti, baik BP dan Pemkot akan semakin kuat untuk bersinergi menuju pembangunan Batam yang lebih baik.
Cuma satu pesan kepada pak Kepala BP, tolong jangan buat alokasi dana untuk bantuan sosial ya, karena tugas BP adalah menjadi lokomotif pembangunan di Batam melalui pembangunan infrastruktur dan mempermudah perizinan. Biarlah dana bansos menjadi domain Pemkot dan biar mereka juga yang masuk penjara bila menggelapkannya..
lho..kok jadi ngomong bansos sih..
ya udah deh, selamat bekerja buat BP..
Melalui Surat Keputusan DK No. Kpts 16/DK-BTM/V/2010 tanggal 10 Mei 2010, Ketua DK menetapkan pengangkatan Asyari Abbas sebagai wakil kepala BP Batam mendampingi Kepala BP Mustofa Widjaja. Dalam SK itu juga dijelaskan struktur baru BP Batam yang berganggotakan empat orang, yakni I wayan Subawa, Fitrah Kamaruddin, Moch Prijanto, dan Asroni Harahap.
Selain Asyari, SK itu juga mengangkat Fitrah Kamaruddin sebagai deputi BP Batam yang baru dimana saat ini Fitrah merupakan Direktur Pemukiman, Tenaga Kerja, dan Sosial (Kimnakersos) Otorita Batam.
Pejabat yang digantikan oleh Asyari adalah Manan Sasmita yang kini sudah masuk masa pensiun. Asyari adalah Asisten I Bid. Pemerintahan Pemkot Batam dimana penunjukkannya sebagai wakil kepala BP sudah diperkirakan sejak lama. Mestinya namanya masuk dalam struktur pertama, namun entah kenapa Ketua DK lebih memilih Manan sebagai wakil.
Sekilas tentang Asyari, dia merupakan pejabat yang sejak lama selalu memberikan komentar pedas mengenai keberadaan Otorita Batam, apalagi sejak Otonomi Daerah diterapkan di pulau ini pada awal 2000-2001.
Pertarungan kewenangan antara OB dan Pemkot Batam pada periode 2000-2005 memang sempat menjadi berita hangat di surat kabar, karena para pejabat di Pemkot begitu semangat melontarkan pernyataan-pernyataan yang merendahkan lembaga OB tersebut.
Tapi seiring berjalannya waktu, OB dan Pemkot sudah mulai seiring sejalan apalagi sejak Kabiro OB terpilih menjadi Walikota Batam periode 2006-2011.
Bagaimana nasib BP kedepan pasca pengurusan baru ini? mari kita tunggu..
Yang pasti, masuknya pejabat Pemkot dalam struktur BP memberikan sinyal bahwa BP bersiap menjadi lembaga daerah. Dan yang pasti, baik BP dan Pemkot akan semakin kuat untuk bersinergi menuju pembangunan Batam yang lebih baik.
Cuma satu pesan kepada pak Kepala BP, tolong jangan buat alokasi dana untuk bantuan sosial ya, karena tugas BP adalah menjadi lokomotif pembangunan di Batam melalui pembangunan infrastruktur dan mempermudah perizinan. Biarlah dana bansos menjadi domain Pemkot dan biar mereka juga yang masuk penjara bila menggelapkannya..
lho..kok jadi ngomong bansos sih..
ya udah deh, selamat bekerja buat BP..
Otorita Batam a.k.a BP Batam
Membaca judul diatas, mungkin kita semua masih bertanya-tanya, apakah Otorita Batam sudah beralih jadi BP Batam? Kalo pertanyaan ini kita tanyakan ke pejabat OB, dengan lantang pasti mereka jawab, "sudah donk, kita sudah beralih menjadi BP Batam!"
Emang bener sih, secara perlahan namun pasti, lambat laun OB sudah mulai bertransformasi menjadi Badan Pengusahaan Kawasan FTZ Batam sebagaimana amanah dalam PP No. 46/2007 tentang FTZ Batam. Dalam PP itu disebutkan paling lambat tanggal 31 Desember 2008, OB (aset dan pegawainya) beralih menjadi aset dan karyawan BP.
Tapi masih ada ganjalan, saat ini yang sudah pasti jadi karyawan BP adalah enam pejabatnya saja yaitu Kepala BP, wakil kepala, dan empat deputi, plus pegawai pindahan OB yang kini menjadi karyawan BP di bawah Deputi III, Wayan Subawa yang mengurus perizinan.
Bagaimana dengan karyawan OB yang lain? belum ada kepastian yang jelas. Berbagai wacana sempat beredar di lingkungan institusi itu yaitu rencana untuk mempensiunkan seluruh PNS OB dan membayarkan pesangonnya dan selanjutnya mengangkat mereka kembali ke dalam struktur BP Kawasan Batam.
Kalo opsi ini diambil, maka bisa dibayangkan berapa ratus miliar dana yang dibutuhkan untuk membayarkan pesangon 2.300 PNS di institusi tersebut. Dari mana dana itu diambilkan? nah ini pertanyaan baru lagi dan tak kalah peliknya. Mau ambil dari APBN, berarti harus bertarung dulu di DPR karena jelas memasukkan usulan mata anggaran baru butuh pertarungan tidak ringan di Senayan, apalagi mengingat betapa rakusnya para wakil kita itu.
Mau ambil alokasi dana dari APBD, wah wah wah..kalo ini terjadi bisa-bisa PNS dan pejabat di lingkup Pemprov Kepri bisa tidak makan selama setahun. Jadi, besar kemungkinan opsi ini bakal ditolak, tapi ya belum tau juga, tergantung upaya pemerintah untuk memperjuangkan nasib lembaga yang sudah berusia hampir empat dasawarsa ini.
Lalu, bagaimana peralihan itu akan berjalan dengan lancar dan smooth? hmmmm..berkali-kali saya sudah bahas masalah ini di postingan sebelumnya. Persoalan mendasar di BP Batam adalah belum jelasnya status dari lembaga ini, apakah jadi lembaga pusat yang dibiayai APBN seperti halnya OB atau lembaga daerah yang dibiayai APBD dan berada di bawah kewenangan Ketua Dewan Kawasan.
Jika kita merujuk pada surat keputusan Ketua DK mengenai pembentukan BP Batam, maka semestinya BP Batam adalah lembaga daerah yang berada di bawah naungan DK FTZ Batam dan berhak mendapat alokasi pembiayaan dari APBD.
Tapi masalahnya, pejabat yang ditunjuk dan duduk di struktur pimpinan BP adalah pejabat eselon OB yang merupakan PNS pusat. Bagaimana menyesuaikan eselonisasi keenam pejabat itu dengan sistem kepangkatan di daerah? Beraaat jenderal!
Karena problematikanya hanya berputar disitu-situ saja, akhirnya tak ada penyelesaian kecuali ya menunggu para pejabat itu pensiun.
Anggaran
Oke kita biarkan dulu masalah itu menggantung, sekarang ada masalah baru lagi yaitu mengenai anggaran operasional OB dan BP Batam. Selama ini, OB selalu menikmati suntikan dana dari pusat melalui APBN yang diajukan setiap tahun, nilainya kurang lebih Rp400 miliar - Rp500 miliar, belum termasuk pendapatan lain dari pengoperasian pelabuhan laut, bandara, rumah sakit, dan pengelolaan lahan. (tolong dikoreksi kalo kurang tepat!) yang semua digunakan untuk pembayaran gaji pegawai dan pembangunan insfrastruktur.
Setelah BP terbentuk, saya melihat saat ini ada dua lembaga yang berbeda yang dipimpin oleh pejabat yang sama, Otorita Batam dan BP Batam. Sampai hari ini, OB masih berdiri walaupun tidak gagah lagi, dan BP Batam yang baru terbentuk.
Bisik-bisik tetangga menyebutkan selain tetap mendapatkan kucuran dari APBN (konon tahun 2010 ini merupakan tahun terakhir OB mendapat jatah APBN), OB dengan mengatasnamakan BP juga mengajukan anggaran kepada Dewan Kawasan FTZ. Konon, DK juga mendapatkan alokasi pengembangan kawasan dari APBN yang nilainya kurang lebih Rp200 miliar pertahun. Alokasi itu untuk dibagikan kepada BP Bintan, BP Karimun, dan BP Batam.
Dan bisik-bisik lagi, rupanya tidak gampang bagi BP untuk mendapatkan persetujuan penggunaan anggaran kepada DK. Terbukti, Daftar Usulan Rencana Kegiatan yang mereka ajukan kepada DK tidak mudah diteken oleh sang Ketua DK. Ntah apa alasannya memperlambat, tapi yang jelas ada motif politik dibalik itu semua.
Bila nanti BP Batam benar-benar beralih jadi lembaga daerah dibawah DK, maka tiada lagi alokasi APBN untuk mereka, sepenuhnya mereka mengandalkan kucuran dari DK. Sebuah perjuangan yang tidak gampang yang harus diemban oleh Mustofa Widjaja, sang Kepala BP. Tidak hanya membawa gerbong pegawainya menjadi karyawan BP dan mengelola aset yang ada, tapi juga harus mencari kucuran dana operasional agar lembaga itu bisa tetap berjalan..
Pak Mus, tetap semangat, kami akan mendukung anda..
(kalo tak didukung, dapur bisa tak mengepul nih..)
Emang bener sih, secara perlahan namun pasti, lambat laun OB sudah mulai bertransformasi menjadi Badan Pengusahaan Kawasan FTZ Batam sebagaimana amanah dalam PP No. 46/2007 tentang FTZ Batam. Dalam PP itu disebutkan paling lambat tanggal 31 Desember 2008, OB (aset dan pegawainya) beralih menjadi aset dan karyawan BP.
Tapi masih ada ganjalan, saat ini yang sudah pasti jadi karyawan BP adalah enam pejabatnya saja yaitu Kepala BP, wakil kepala, dan empat deputi, plus pegawai pindahan OB yang kini menjadi karyawan BP di bawah Deputi III, Wayan Subawa yang mengurus perizinan.
Bagaimana dengan karyawan OB yang lain? belum ada kepastian yang jelas. Berbagai wacana sempat beredar di lingkungan institusi itu yaitu rencana untuk mempensiunkan seluruh PNS OB dan membayarkan pesangonnya dan selanjutnya mengangkat mereka kembali ke dalam struktur BP Kawasan Batam.
Kalo opsi ini diambil, maka bisa dibayangkan berapa ratus miliar dana yang dibutuhkan untuk membayarkan pesangon 2.300 PNS di institusi tersebut. Dari mana dana itu diambilkan? nah ini pertanyaan baru lagi dan tak kalah peliknya. Mau ambil dari APBN, berarti harus bertarung dulu di DPR karena jelas memasukkan usulan mata anggaran baru butuh pertarungan tidak ringan di Senayan, apalagi mengingat betapa rakusnya para wakil kita itu.
Mau ambil alokasi dana dari APBD, wah wah wah..kalo ini terjadi bisa-bisa PNS dan pejabat di lingkup Pemprov Kepri bisa tidak makan selama setahun. Jadi, besar kemungkinan opsi ini bakal ditolak, tapi ya belum tau juga, tergantung upaya pemerintah untuk memperjuangkan nasib lembaga yang sudah berusia hampir empat dasawarsa ini.
Lalu, bagaimana peralihan itu akan berjalan dengan lancar dan smooth? hmmmm..berkali-kali saya sudah bahas masalah ini di postingan sebelumnya. Persoalan mendasar di BP Batam adalah belum jelasnya status dari lembaga ini, apakah jadi lembaga pusat yang dibiayai APBN seperti halnya OB atau lembaga daerah yang dibiayai APBD dan berada di bawah kewenangan Ketua Dewan Kawasan.
Jika kita merujuk pada surat keputusan Ketua DK mengenai pembentukan BP Batam, maka semestinya BP Batam adalah lembaga daerah yang berada di bawah naungan DK FTZ Batam dan berhak mendapat alokasi pembiayaan dari APBD.
Tapi masalahnya, pejabat yang ditunjuk dan duduk di struktur pimpinan BP adalah pejabat eselon OB yang merupakan PNS pusat. Bagaimana menyesuaikan eselonisasi keenam pejabat itu dengan sistem kepangkatan di daerah? Beraaat jenderal!
Karena problematikanya hanya berputar disitu-situ saja, akhirnya tak ada penyelesaian kecuali ya menunggu para pejabat itu pensiun.
Anggaran
Oke kita biarkan dulu masalah itu menggantung, sekarang ada masalah baru lagi yaitu mengenai anggaran operasional OB dan BP Batam. Selama ini, OB selalu menikmati suntikan dana dari pusat melalui APBN yang diajukan setiap tahun, nilainya kurang lebih Rp400 miliar - Rp500 miliar, belum termasuk pendapatan lain dari pengoperasian pelabuhan laut, bandara, rumah sakit, dan pengelolaan lahan. (tolong dikoreksi kalo kurang tepat!) yang semua digunakan untuk pembayaran gaji pegawai dan pembangunan insfrastruktur.
Setelah BP terbentuk, saya melihat saat ini ada dua lembaga yang berbeda yang dipimpin oleh pejabat yang sama, Otorita Batam dan BP Batam. Sampai hari ini, OB masih berdiri walaupun tidak gagah lagi, dan BP Batam yang baru terbentuk.
Bisik-bisik tetangga menyebutkan selain tetap mendapatkan kucuran dari APBN (konon tahun 2010 ini merupakan tahun terakhir OB mendapat jatah APBN), OB dengan mengatasnamakan BP juga mengajukan anggaran kepada Dewan Kawasan FTZ. Konon, DK juga mendapatkan alokasi pengembangan kawasan dari APBN yang nilainya kurang lebih Rp200 miliar pertahun. Alokasi itu untuk dibagikan kepada BP Bintan, BP Karimun, dan BP Batam.
Dan bisik-bisik lagi, rupanya tidak gampang bagi BP untuk mendapatkan persetujuan penggunaan anggaran kepada DK. Terbukti, Daftar Usulan Rencana Kegiatan yang mereka ajukan kepada DK tidak mudah diteken oleh sang Ketua DK. Ntah apa alasannya memperlambat, tapi yang jelas ada motif politik dibalik itu semua.
Bila nanti BP Batam benar-benar beralih jadi lembaga daerah dibawah DK, maka tiada lagi alokasi APBN untuk mereka, sepenuhnya mereka mengandalkan kucuran dari DK. Sebuah perjuangan yang tidak gampang yang harus diemban oleh Mustofa Widjaja, sang Kepala BP. Tidak hanya membawa gerbong pegawainya menjadi karyawan BP dan mengelola aset yang ada, tapi juga harus mencari kucuran dana operasional agar lembaga itu bisa tetap berjalan..
Pak Mus, tetap semangat, kami akan mendukung anda..
(kalo tak didukung, dapur bisa tak mengepul nih..)
Welcome to my blog
dear all my dear friends and bloggers..
salam jumpa kembali ya..
cukup lama sudah kita tlah berpisah..terakhir saya posting di blog ini pada bulan Oktober 2009 dan sudah masuk Juni 2010 ini, baru kembali saya mengunjungi blog tercinta ini..
Sekian banyak isu bertebaran di jagad berita dan tak satupun yang nyangkut di blog ini..tak lain karena kesibukan saya meng-update status di facebook sehingga lupa sama blog ini..
Menjadi jamaah facebookiyah bersama puluhan juta pengguna situs jejaring sosial ini memang ada asyiknya tapi kadang ada bosennya juga..dan atas desakan beberapa pengunjung setia batamftzphobia, akhirnya saya harus back to blogging dan share all the info to you all..
Bulan Juni ini akan jadi momentum bagi saya untuk kembali meramaikan blog tercinta ini dan menghapus dahaga para pemburu informasi atas isu/wacana/informasi yang berkembang terkait free trade zonk dan lainnya..
sekali lagi, welcome to my blog..
let us share each others..
salam jumpa kembali ya..
cukup lama sudah kita tlah berpisah..terakhir saya posting di blog ini pada bulan Oktober 2009 dan sudah masuk Juni 2010 ini, baru kembali saya mengunjungi blog tercinta ini..
Sekian banyak isu bertebaran di jagad berita dan tak satupun yang nyangkut di blog ini..tak lain karena kesibukan saya meng-update status di facebook sehingga lupa sama blog ini..
Menjadi jamaah facebookiyah bersama puluhan juta pengguna situs jejaring sosial ini memang ada asyiknya tapi kadang ada bosennya juga..dan atas desakan beberapa pengunjung setia batamftzphobia, akhirnya saya harus back to blogging dan share all the info to you all..
Bulan Juni ini akan jadi momentum bagi saya untuk kembali meramaikan blog tercinta ini dan menghapus dahaga para pemburu informasi atas isu/wacana/informasi yang berkembang terkait free trade zonk dan lainnya..
sekali lagi, welcome to my blog..
let us share each others..
Subscribe to:
Posts (Atom)